Miris sekali membaca berita semisal ini, itu baru satu dari ratusan fenomena lain tentang ketimpangan demokrasi dan berbangsa kita. di tengah masyarakat miskin dan hidup pas pasan apalagi dihajar pandemi mereka tega mempertontonkan pemandangan tak elok dan ini merupakan realita demokrasi yang bukan rahasia umum, bahwa demokrasi kita merupakan demokrasi biaya tinggi, kenapa demikian? Apa penyebab mereka para anggota dewan para caleg, dan bahkan ribuan calon kepala daerah lain di indonesia menempuh jalan ini, yang mereka sendiri tau itu melanggar hati nurani dan amanat konstitusi namun tutup mata..
Demokrasi biaya tinggi tuntut balik modal
Yah, memang demokrasi kita butuh biaya yang tidak sedikit, mau nyalon siap rugi harta benda yang banyak. Karena uu mewajibkan begitu. Uu pemilu, pilkada menuntut mereka mengincar suara orang per-orang, bukan per tokoh. Karena pasca reformasi mekanisme penjaringan suara bukan lagi via demokrasi permusyawaratan namun lewat voting. Bukan lagi mengedepankan musyawarah untuk mufakat namun lebih ke arah voting orang per-orang. Maka jadilah mereka para calon fokus mencari suara orang per orang, dan ini bukan cara yang mudah. Segala cara mesti ditempuh meski harus menghalalkan segala cara putar otak hoax sana sini character assasination, fitnah, sara bahkan politik identitas untuk meraih simpati demi pencitraan semu yang akan mereka raih, belum lagi menyewa buzzer dunia maya untuk sebuah framing atau pengalihan isu.
Maka di sinilah terjadi persaingan tidak sehat karena demokrasi permusyawaratan kita jauh panggang dari api, yang ada adalah demokrasi liberal one man one vote, suara orang per orang sangat berharga, maka jadilah mereka bak pahlawan kesiangan kelayaban blusukan ga jelas mencari simpati.
One man one vote sudah menjadi benchmark demokrasi kita bukan lagi asas musyawarah mufakat. Kita tau bahwa asas liberal adalah men are created free and equal, jadi siapapun anda, pelacur atau kiai, penjahat atau penjahit, proletar atau borjuis, ningrat atau jelata? Suara anda sama dalam sistem demokrasi one man one vote ini.
Suara tokoh tidak lagi menjadi berharga ketika sudah masuk tps, semua sama dihitung satu suara, padahal suara tokoh dalam demokrasi permusyawarayan kita sangat bernilai dan berharga mewakili umat atau anggota dan sub di bawahnya!
Akar masalah regulasi bodong hasil amandemen yang kebablasan
Usut punya usut ternyata penyebab mereka para calon mengejar suara orang per orang adalah uu berikut, coba kita perhatikan :
Pemilu Langsung Rawan Konflik di akar rumput dan politik uang. Elu ga milih calon gw, lu bukan bagian kami secara komunal..!
Pada pasal 22E UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan Umum juga menunjukkan kontradiksi, dimana proses demokrasi berprinsip liberalisme-individualisme, karena semua dilaksanakan secara langsung berdasarkan pada prinsip matematis tanpa memberi ruang musyawarah dan mufakat. Pemilu yang kita anut sekarang adalah konsep liberal-individu (one man one vote) sangat rawan konflik akar rumput dan politik uang karena yang dikejar oleh para calon adalah suara per-orang bukan senat yang memilih. Maka yang berkuasa adalah KPU sebagai penentu akhir. Disinilah politik uang tumbuh subur dan menghalalkan segala cara serta politik identitas dimainkan oleh para calon dengan menghalalkan segala cara. Mereka tak segan segan melakukan hal di luar norma demi meraih sebanyak banyak suara. Dan jelaslah sudah alasan mereka melakukan korupsi dan penyimpangan anggaran, karena untuk mengembalikan modal super besar jor joran yang sudah dikeluarkan pra pemilihan maupun masa kampanye untuk meraih simpati orang per orang tadi. Hal ini jelas melanggar asas demokrasi permusyawaratan perwakilan yang mengedepankan musyawarah dan jalan tengah.
Jadi siapa yang menang dalam demokrasi liberal ini? Tidak lain adalah para cukong pengusaha yang siap membajak uu regulasi kita sesuai keinginan dan harapan usaha kepentingan mereka. Jadi sebenarnya yang diuntungkan adalah pengusaha, oligarki ataupun plutokrasi. Sebab siapa yang punya banyak modal dan uang maka dialah yang menang. Jelas ini tidak sehat dengan sistem demokrasi kita yang diambil dari kultur keindonesiaan dan kearifan lokal yang berkembang.
Kualitas pemilih
Mengapa demokrasi kita melahirkan begitu banyak pemimpin yang korup? Mengapa pemilu dan pilkada yang prosesnya diselenggarakan dengan cukup fair dan terbuka berujung pada pemilihan orang-orang yang tidak kompeten? Apa yang salah?Pertanyaan itu sesungguhnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Para pemerhati demokrasi di dunia belakangan mempertanyakan kualitas demokrasi yang melahirkan pemimpin yang tidak sesuai cita-cita demokrasi. Contoh terbaru, Rusia yang pemilunya baru-baru ini memenangkan Vladimir Putin untuk keempat kalinya sebagai presiden. Meski UU Rusia hanya membolehkan orang menjadi presiden selama dua periode, lewat manuver politiknya, Putin bisa berkuasa empat periode diselingi koleganya, Dmitry Medvedev pada 2008-2012.Sebelumnya, Pemilu AS 2016, dipertanyakan banyak orang karena melahirkan politisi yang paling tidak diunggulkan dan dianggap mustahil menjadi presiden: Donald Trump. Sampai sekarang, banyak rakyat AS yang masih belum percaya bagaimana mungkin demokrasi mereka melahirkan seorang presiden seperti Trump? Di Indonesia, demokrasi bukan hanya melahirkan wakil-wakil rakyat (DPR) yang tidak kompeten, tetapi juga menghasilkan banyak kepala daerah yang korup dan intoleran. Kita sudah menyelenggarakan empat kali pemilu dan ratusan pilkada di berbagai daerah, tapi kualitas wakil dan pemimpinnya tidak mengalami perbaikan. Bahkan, jika melihat indikator korupsi, kualitasnya semakin parah.Lalu, haruskah kita menyalahkan demokrasi? Haruskan kita meninjau ulang sistem pemilihan yang kita lakukan? Para sarjana sudah cukup lama memperdebatkan hal ini. Demokrasi punya cacat bawaan yang sampai kini sulit diperbaiki. Sejak zaman filsuf Yunani kuno,cacat bawaan itu sudah dideteksi. Realitas masyarakat yang terfragmentasi dalam kaya-miskin, pandai-bodoh, kuat-lemah, menjadi pangkal kelemahan demokrasi. Menurut Plato, demokrasi menjadi alat kaum tiran yang kaya, pintar dan kuat, untuk memobilisasi massa yang miskin, bodoh, dan lemah.Dari zaman ke zaman, realitas masyarakat itu tidak banyak berubah. Kalaupun ada perubahan dalam peningkatan jumlah masyarakat terdidik, persentase masyarakat yang sadar politik dan yang tidak, jumlahnya kurang lebih sama dengan fragmentasi yang dihadapi Plato dulu. mediaindonesia.com. ini akibat apa? Yaitu akibat uu yang tak konsisten dan ga singkron dengan kultur masyarakat indonesia.
Kembalikan marwah demokrasi pancasila dengan menghapus uu bodong penyebab konflik dan politik uang
Tidak ada jalan lain untuk mengembalikan marwah kiblat demokrasi kita ke arah sesungguhnya yaitu demokrasi permusyawaratan bukan liberal individual dengan menghapus uu 22E UUD 1945 tentang pemilu tadi. Sebab tidak konsisten antara regulasi uu dengan kultur masyarakat, dimana kultur masyarakat kita adalah komunal lalu ujug ujug dicecoki uu liberal-individual, maka jadilah konflik dengan membawa bawa identitas. Sebab memilih bukan lagi wilayah individu melainkan komunal, jadi semua hal termasuk meilih harus dilakukan secara emosional komunal alias bareng bareng, dan jika tidak memilih satu calon berarti sudah keluar dari fanatisme komunal tadi, begitu anggapan masyarakat tadi.
Saya rasa di mana ada tekad niscaya ada hasil jika kita masing masing duduk bareng mencari titik temu masalah bangsa ini demi kembalinya marwah demokrasi permusyawatan sebagaimana tercermin dalam pancasila sila ke-empat.
